Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi polemik soal banyaknya WNI yang tak bisa menggunakan hak suaranya di Pemilu 2019 yang diselenggarakan di Sydney, Australia. JK mengatakan, hal tersebut terjadi karena imbas dari rumitnya pemilu saat ini yang menggabungkan pilpres dan pileg dalam satu waktu.
“Ini kan efek yang diperkirakan bahwa pemilu kita begitu rumit. Kedua juga tentu antusiasme daripada masyarakat kita di luar itu naik dibanding dengan 5 tahun lalu,” kata JK di ICE, BSD, Senin (15/4).
JK mengatakan, banyaknya kertas suara yang harus dicoblos tersebut membuat durasi mencoblos menjadi panjang. Ia memperkirakan, butuh 12 hingga 15 menit untuk satu orang menggunakan hak pilihnya di bilik suara. Hal tersebut kemudian diperparah dengan minimnya TPS yang disediakan.
“Saking rumitnya, butuh waktu yang lama, setidaknya butuh waktu 12-15 menit untuk satu orang. Kalau TPS-nya kurang, itu terjadi seperti kemarin di Australia, Kuala Lumpur,” kata JK.
“Karena TPS kurang, lama orang di bilik. Itu masih bagus di luar negeri, cuma empat. Di kita lima, kertasnya kayak apa?” timpalnya.
Untuk menghindari hal tersebut terulang, ia menyebut perlu ada penambahan waktu dalam proses pemungutan suara. Menurutnya proses pemungutan suara haruslah fleksibel agar banyak masyarakat yang bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik.
“Jadi tambah waktu, ya harus fleksibel,” ujar JK.
Sebelumnya, sempat terjadi ketegangan di Sydney Town Hall, dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019 di Australia. Di tempat tersebut terdapat 5 TPS.
Ketika itu, TPS ditutup oleh panitia pemilu padahal masih banyak warga yang belum mencoblos. WNI memprotes panitia yang enggan melakukan perpanjangan waktu bagi mereka yang belum menggunakan hak pilihnya pada Sabtu (13/4) itu.
Berbeda dengan di Melbourne maupun negara lainnya yang memberikan perpanjangan waktu kepada pemilih karena antrean yang masih panjang, di Sydney hal seperti itu tidak ada.
